Search
  • saudara1negara

Malaysia Persulit Akses Pendidikan Anak-anak TKI

Updated: May 18, 2018

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Dari total 53.687 anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang berusia 1-18 tahun, cuma 24.856 anak yang dapat mengecam pendidikan di negeri Jiran. Perbandingan jumlah keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar mengajar masih tampak timpang.


Ketimpangan yang paling banyak terjadi di wilayah Serawak, Malaysia ini dipengaruhi atas tiga faktor. Pertama, adanya aturan dalam negeri di Malaysia yang membatasi bahkan mempersulit keturunan warga negara asing untuk menempuh pendidikan di sekolah di bawah naungan mereka.

Kedua, sulitnya proses pendirian lembaga pendidikan yang diinisiasi pemerintah Indonesia serta keterbatasan relawan tenaga pengajar. Ketiga masih minimnya kesadaran buruh migran untuk menggenapi kebutuhan pendidikan untuk putra-putrinya.

Staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sarawak Malaysia Marisa Febriana Wadani mengakui tata aturan yang berlaku di Malaysia menjadi alasan sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak TKI.

“Sebagai negara federal, Sarawak memiliki kekhususan beberapa poin yang berbeda dengan Semenanjung. Termasuk aturan ketenagakerjaan dan keimigrasian. Di sini pekerja asing tidak diperbolehkan membawa keluarga,” kata Marisa dalam Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Senin (17/10/2016).

Tidak hanya itu, kondisi semakin dipersulit ketika keberadaan anak itu berstatus ilegal mengikuti orang tua yang tinggal tanpa dilengkapi dokumen yang sesuai. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merilis, sebanyak 15.000 anak TKI yang menyandang status non-prosedural pada tahun lalu.

Beragam upaya sudah dilakukan pihak Indonesia demi mengawal keterjaminan anak-anak pahlawan devisa itu dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Pemerintah hadir dengan menyediakan fasilitas pendidikan kepada anak-anak TKI, baik yang dikelola Konsulat Jenderal RI maupun TKI sendiri. Saat ini, terdapat 344 lembaga belajar dan 223 relawan tenaga pengajar yang dinyatakan aktif bertugas.

Peneliti Pusat Sumberdaya Buruh Migran Irsyadul Ibad mengatakan, ada beberapa hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah terkait jaminan pendidikan bagi anak TKI di Malaysia. Peningkatan hubungan bilateral dan menerbitkan perjanjian-perjanjian jadi poin utama.

“Ini yang penting diperhatikan. Menggagas kembali bagaimana relasi yang diatur dalam nota kesepahaman (MoU) penempatan tenaga kerja. Selama ini tidak menyangkut soal pendidikan,” kata Ibad, Senin (17/10/2016).

Menurut Ibad, perbedaan cara pandang terhadap kebudayaan juga perlu didiskusikan secara hati-hati. Kompleksitas dan konstruksi politik kesukuan Melayu selama ini bersumbangsih pada sulitnya akses pendidikan anak-anak asal Indonesia.

0 views
Contact Us

Jl. Menanggal

Dukuh Menanggal,

Kec. Gayungsari, Surabaya, Indonesia

HUBUNGI KAMI

© 2019 by Saudara Satu Negara

  • Black Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now